Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi di Indonesia
Pemerintahan Orde Baru merupakan suatu tatanan seluruh peri
kehidupan rakya, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Orde baru lahir
sebagai koreksi total atas pemerintahan Orde Lama. Yang melatarbelakangi
lahirnya Orde Baru diantaranya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI). Di sisi
lain, keadaan perekonomian Indonesia juga semakin memburuk. Barang kebutuhan
sehari-hari semakin sulit didapat, harganya pun semakin tinggi, sehingga
terjadi inflasi besar-besaran.
Untuk menghadapi
gerakan G-30-S/PKI ini dibentuklah Front Pancasila yang kemudian
mengeluarkan Tritura (tri tuntutan rakyat) kepada pemerintah yang isinya
sebagai berikut:
a.
Pembubaran
PKI beserta ormasnya
b.
Pembersihan
kabinaet dwikora dari unsur-unsur PKI
c.
Penurunan
harga barang.
Kemudian pada tanggal 11 Maret 1966 digelar sidang paripurna yang
agendanya merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan
politik Indonesia. pada hari itu juga Presiden Soekarno mengeluarkan suatu
surat perintah kepada Letjen. Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan
krisis politik pada masa itu, yang disebut dengan Supersemar (Surat Perintah
Sebelas Maret).
Selanjutnya Letjen. Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967 berdasarkan ketetapan No.
XXXIII/MPRS/1976.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan
kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya:
1.
Kebijakan
Ekonomi
a.
Mengadakan
operasi pajak
b.
Penghematan
di bidang pengeluaran pemerintah
c.
Membatasi
kredit bank dan menghapus kredit impor
2.
Kebijakan
Pembanguanan
a.
Pelita
I (1 April 1969-31 Maret 1974)
b.
Pelita
II (1 April 1974-31 Maret 1979)
c.
Pelita
III (1 April 1979-31 Maret 1984)
d.
Pelita
IV (1 April 1984-31 Maret 1989)
e.
Pelita
V (1 April 1989-31 Maret 1994)
f.
Pelita
VI (1 April 1994-31 Maret 1999)
3.
Kebijakan
Luar Negeri
a.
Indonesia
kembali menjadi anggota PBB
b.
Normalisasi
hubungan Indonesia-Malaysia
c.
Pembentukan
ASEAN
d.
Keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai orgaanisasi Internasional
Dalam perkembangannya pemerintahan Orde Baru ternyata tidak
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Pemanfaatan Pancasila
semakin tampak pada usaha pemerintah untuk menempatkan Pancaasila sebagai asaas
tunggal semua organisasi, sehingga pemerintah terkesan otoriter dan keras.
Kedudukan presiden Soeharto semakin kuat karena dukungan dari tiga sektor
utama, militer, ekonomi, dan budaya.
Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam pembanguan memang tampak
sebagai suetu prestasi, namun dari kberhasilan itu muncul usaha pemerintah
untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga tindakannya semakin menyeleweng
dari Pancasila dan UUD 1945.
Dari hal tersebut muncul beberapa krisis yang menyebabkan jatuhnya
pemerintahan Orde Baru, diantaranya:
a.
Krisis
ekonomi dan moneter
b.
Krisis
politik dengan meluasnya KKN di tubuh pemerintahan
c.
Krisis
kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah
d.
Krisis
Sosial
e.
Krisis
hukum
Dari penyimapangan-penyimpangan tersebut muncul suatu gerakan
reformasi yang menginginkan tatanan peri kehidupan baru secara hukum menuju
perbaikan di Indonesia. Gerakan reformasi ini muncul pada tahun 1998. Faktor
pendorong gerakan reformasi ini adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
pada masa Orde Baru yang disebutkan di atas. Dalam gerakan ini mahasiswa
kemudian menyusun agenda reformasi yang berisi:
a.
Mengadili
Soeharto dan kroni-kroninya
b.
Melakukan
amandemen UUD 1945
c.
Menghapus
Dwifungsi ABRI
d.
Penegakan
supermasi hukum di Indonesia
e.
Menegakkan
pemerintahan yang bebas KKN
f.
Otonomi
daerah seluas-luasnya.
Menanggapi hal itu, Presiden Soeharto mendapat tekanan dari
berbagai pihak agar mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, bahkan
orang-orang yang sebelumnya mendukung pemerintahannya. Maka pada tanggal 21 Mei
1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dar kursi kepresidenan
dan dilantiklah wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia
yang baru, dengan demikian berakhirlah pemerintahan Orde Baru dan lahirlah
Reformasi.
Untuk menangani keadaan negara yang sangat kacau, Habibie membentuk
Kabinet Reformasi pembangunan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam bebrapa
bidang, diantaranya:
a.
Melakukan
perbaikan ekonomi
b.
Perbaikan
bidang politik, dengan memberikan kebebasan pembemtukan partai
c.
Kebebasan
menyampaikan pendapat
d.
Menghapuskan
Dwifungsi Abri dengan memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari tubuh ABRI
e.
Reformasi
dalam bidang hukum
f.
Melakukan
pemilihan umum tahun 1999, namun Presiden Habibie tidak dapat maju karena
pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh beberapa anggota. Dan hasil dari
pemilu ini, K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden RI yang keempat.
Dalam masa pemetintahannya presiden K.H. Abdurrahman Wahid dibantu
oleh wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh pada
masanya adalah:
a.
Pemberhentian
Kapolri Jendral Roesmanhadi
b.
Pemberhentian
Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat dan diganti dengan Marsekal Muda Graito
dari TNI Au
c.
Pemberhentian
Wiranto sebagai menkopolkam karena adanya hubungan yang tidak harmonis dengan
presiden
d.
Mengeluarkan
pengumuman tentang adanya menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN
e.
Menyetujui
nama Papua menggantikan Irian Jaya
Selain hal tersebut berkembang pula pendapat bahwa presiden kerap
dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan. Selanjutnya
dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati sebagai
Presiden RI mengantikan K.H. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Hamzah Haz.
Dalam pemerintahannya Megawati mengumumkan kabinet yang bernama
Kabinet Gotong Royong. Megawati sebagai peletak dasar ke arah kehidupan
demokrasi karena pemerintahannya berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang
berlangsung aman dan damai untuk pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh
rakyat. Dari hasil pemilu tersebut terpilihlah Susilo Bambang Yodhoyono sebagai
presiden RI yang baru dengan wakil presiden Jusuf Kalla.
Dalam pemerintahannya Presiden SBY melakukan beberapa kebijakan di
berbagai bidang dalam kabinet Indonesia Bersatu. Dan pada pemilu 2009 Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi menjadi presiden RI dengan wakil
presiden Budiono dengan Kabinet Indonesia Bersatu II.
0 komentar:
Posting Komentar