About "Orde Baru"

Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi di Indonesia

            Pemerintahan Orde Baru merupakan suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakya, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

            Orde baru lahir sebagai koreksi total atas pemerintahan Orde Lama. Yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru diantaranya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI). Di sisi lain, keadaan perekonomian Indonesia juga semakin memburuk. Barang kebutuhan sehari-hari semakin sulit didapat, harganya pun semakin tinggi, sehingga terjadi inflasi besar-besaran.

            Untuk menghadapi gerakan G-30-S/PKI ini dibentuklah Front Pancasila yang kemudian mengeluarkan Tritura (tri tuntutan rakyat) kepada pemerintah yang isinya sebagai berikut:

a.       Pembubaran PKI beserta ormasnya

b.      Pembersihan kabinaet dwikora dari unsur-unsur PKI

c.       Penurunan harga barang.

Kemudian pada tanggal 11 Maret 1966 digelar sidang paripurna yang agendanya merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. pada hari itu juga Presiden Soekarno mengeluarkan suatu surat perintah kepada Letjen. Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik pada masa itu, yang disebut dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Selanjutnya Letjen. Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967 berdasarkan ketetapan No. XXXIII/MPRS/1976.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya:

1.      Kebijakan Ekonomi

a.       Mengadakan operasi pajak

b.      Penghematan di bidang pengeluaran pemerintah

c.       Membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor

2.      Kebijakan Pembanguanan

a.       Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)

b.      Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)

c.       Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

d.      Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)

e.       Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)

f.       Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999)

3.      Kebijakan Luar Negeri

a.       Indonesia kembali menjadi anggota PBB

b.      Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

c.       Pembentukan ASEAN

d.      Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai orgaanisasi Internasional

Dalam perkembangannya pemerintahan Orde Baru ternyata tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Pemanfaatan Pancasila semakin tampak pada usaha pemerintah untuk menempatkan Pancaasila sebagai asaas tunggal semua organisasi, sehingga pemerintah terkesan otoriter dan keras. Kedudukan presiden Soeharto semakin kuat karena dukungan dari tiga sektor utama, militer, ekonomi, dan budaya.

Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam pembanguan memang tampak sebagai suetu prestasi, namun dari kberhasilan itu muncul usaha pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga tindakannya semakin menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945.

Dari hal tersebut muncul beberapa krisis yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, diantaranya:

a.       Krisis ekonomi dan moneter

b.      Krisis politik dengan meluasnya KKN di tubuh pemerintahan

c.       Krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah

d.      Krisis Sosial

e.       Krisis hukum

Dari penyimapangan-penyimpangan tersebut muncul suatu gerakan reformasi yang menginginkan tatanan peri kehidupan baru secara hukum menuju perbaikan di Indonesia. Gerakan reformasi ini muncul pada tahun 1998. Faktor pendorong gerakan reformasi ini adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru yang disebutkan di atas. Dalam gerakan ini mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang berisi:

a.       Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya

b.      Melakukan amandemen UUD 1945

c.       Menghapus Dwifungsi ABRI

d.      Penegakan supermasi hukum di Indonesia

e.       Menegakkan pemerintahan yang bebas KKN

f.       Otonomi daerah seluas-luasnya.

Menanggapi hal itu, Presiden Soeharto mendapat tekanan dari berbagai pihak agar mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, bahkan orang-orang yang sebelumnya mendukung pemerintahannya. Maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dar kursi kepresidenan dan dilantiklah wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru, dengan demikian berakhirlah pemerintahan Orde Baru dan lahirlah Reformasi.

Untuk menangani keadaan negara yang sangat kacau, Habibie membentuk Kabinet Reformasi pembangunan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam bebrapa bidang, diantaranya:

a.       Melakukan perbaikan ekonomi

b.      Perbaikan bidang politik, dengan memberikan kebebasan pembemtukan partai

c.       Kebebasan menyampaikan pendapat

d.      Menghapuskan Dwifungsi Abri dengan memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari tubuh ABRI

e.       Reformasi dalam bidang hukum

f.       Melakukan pemilihan umum tahun 1999, namun Presiden Habibie tidak dapat maju karena pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh beberapa anggota. Dan hasil dari pemilu ini, K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden RI yang keempat.

Dalam masa pemetintahannya presiden K.H. Abdurrahman Wahid dibantu oleh wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh pada masanya adalah:

a.       Pemberhentian Kapolri Jendral Roesmanhadi

b.      Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat dan diganti dengan Marsekal Muda Graito dari TNI Au

c.       Pemberhentian Wiranto sebagai menkopolkam karena adanya hubungan yang tidak harmonis dengan presiden

d.      Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN

e.       Menyetujui nama Papua menggantikan Irian Jaya

Selain hal tersebut berkembang pula pendapat bahwa presiden kerap dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan. Selanjutnya dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati sebagai Presiden RI mengantikan K.H. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Hamzah Haz.

Dalam pemerintahannya Megawati mengumumkan kabinet yang bernama Kabinet Gotong Royong. Megawati sebagai peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi karena pemerintahannya berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang berlangsung aman dan damai untuk pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dari hasil pemilu tersebut terpilihlah Susilo Bambang Yodhoyono sebagai presiden RI yang baru dengan wakil presiden Jusuf Kalla.

Dalam pemerintahannya Presiden SBY melakukan beberapa kebijakan di berbagai bidang dalam kabinet Indonesia Bersatu. Dan pada pemilu 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi menjadi presiden RI dengan wakil presiden Budiono dengan Kabinet Indonesia Bersatu II.